PERDAGANGAN SATWA LIAR
| Pendahuluan | Perlindungan | Perdagangan | Penutup |


Pendahuluan

 

APA komentar kita ketika berada di pasar melihat ada perdagangan satwa liar?
Mungkin kita berkomentar begini. Aduh, kenapa polisi tidak menangkap orang yang menjual satwa liar itu? Atau pada saat itu kita melihat hewan yang diperdagangkan itu dibekuk, diikat, dikerangkeng, diseret-seret, ditelikung, dibekap atau dicekik agar jangan meronta-ronta sehingga terlepas. Bisa jadi komentar kita akan begini. Kasihan! Kenapa ada orang yang begitu sadis ya. Dan kenapa pula ada orang yang suka membelinya? Itu ‘kan transaksi ilegal. Melanggar hukum. Tidak berperi…peri apa ya?, kemanusiaan atau kebinatangan? Tetapi komentar kita hanya sebatas itu, tidak bertindak sesuatu pun dan merasa tak mampu berbuat apa-apa. Kita pun menjadi terbiasa berbuat begitu, kecuali satu dosa awal yang begitu cepat berkesimpulan dini. Lalu kita berlalu seolah tak terjadi apa-apa dan merasa tak pernah melihatnya. Hanya sampai disitu. Karena hal itu sudah menjadi pemandangan biasa.

Bisa saja yang terjadi begini. Wah, ada perdagangan gelap di sini. Komentar kita setengah hati, mulanya. Tanpa sadar kaki diayun menuju ke sana. Semakin dilihat dekat semakin terpikat kita memandangnya. Ada burung nuri dan kakaktua, dan tak terhitung jenis rupa ragam cantiknya dan merdunya, yang kesemuanya tergolong jenis aves. Masih ada jenis yang menyeramkan seperti ular, buaya, kadal sampai dengan iguana dari jenis reptil. Begitu pun ragam rupa jenis ikan, pisces. Ada beruk, kera, dan jenis mamalialainnya seperti kuskus dan bahkan harimau dan badak. Kupu-kupu, lipan, jangkrik yang tak terhitung banyak marga dan tak terbilang jumlahnya yang dimasukkan ke golongan insect. Juga spesies coral atau kerang seperti kima, ketam, mimi dan lainnya. Masing-masing dengan sifat uniknya dan kekhasannya.

Selanjutnya masih tanpa disadari kita sudah bergabung ke dalam kerumunan perdagangan satwa liar itu. Siapa tahu ada yang murah tapi bagus. Sekalian menyayangi sesama makhluk hidup. Pikir kita mencari pembenaran diri. Juga sekalian menaikkan prestise bila mampu memilikinya, motif begini disamarkan biasanya. Kemudian kita pun ikutan menaksir-naksir lalu menawar yang cocok. Apalagi setelah melihat-lihat dan menimbang-nimbang ada diantara satwa liar itu yang kita ingin miliki. Dan kalau di kantong tersedia uang yang cukup untuk itu maka kita pun membelinya.

Penggambaran di atas memperlihatkan ragam-rupa komentar dan tindakan. Mulai dari perkara jual-beli satwa liar yang kita pikir harus dicegah, prihatin tapi tak berbuat apa-apa, sampai yang ikutan meramaikan kegiatannya. Namun, pada dasarnya satwa liar dari dulu sampai sekarang sudah dikenal sebagai salah satu komoditas pasar.

Mengenai komentar pertama, tentu saja merupakan akibat informasi yang kita cerna dari media seolah-olah kegiatan itu tak boleh dilakukan. Mengingat hal itu bersifat liar. Jadi beralasan bagi kita untuk berpikir perlunya penegakan hukum. Memang ada saja pewarta yang mengangkat berita-berita yang kadang-kadang dibuat-buat agar kedengarannya atau kelihatannya cukup seru sehingga memancing perhatian umum. Sementara bila mereka ingin meliputnya tuntas, waktu dan ruang medianya sangat terbatas. Itulah sebabnya kalangan awam pun menerimanya terbatas pula. Apalagi beberapa bagian diedit tanpa mengurangi makna namun akan menghilangkan fakta pendukung. Mereka tidak salah. Bila kita ingin mengetahui selengkapnya, sebenarnya banyak tersedia jurnal. Sayangnya, pembacanya terbatas karena penuh dengan uraian ilmiah. Jurnal populer sekali pun tetap memerlukan level pengetahuan tertentu agar dapat memahaminya.

Perlu juga diingat, makna kata-kata perdagangan satwa liar bisa menimbulkan pengertian ganda. Karena secara konotatif pemikiran kita tertuju kepada kata ‘liar’ yang berarti perbuatan melanggar hukum. Padahal pengertian denotatif tak terpisah antara kata satwa dan kata liar yang dipakai untuk membedakannya dengan hewan peliharaan atau satwa jinak.

Jadi sebenarnya transaksi jual beli atau perdagangan satwa liar adalah perbuatan legal dan sah di mata hukum. Hal ini dinyatakan oleh undang-undang yang berlaku seperti tertuang dalam Undang Undang nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana dinyatakan dalam pasal 36 bahwa perdagangan tumbuhan dan satwa liar diperbolehkan. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

keatas

Perlindungan

Perdagangan satwa liar berlangsung terus-menerus. Satwa liar yang merupakan komoditas pasar itu ada yang berkembang pesat karena daya dukung iklim dan geografis yang baik. Biasanya harganya pun murah. Burung pipit pemakan padi yang ditangkap dan dijual di halaman sekolahan hanya dihargai dengan beberapa lembar mata uang ratusan rupiah. Lebih murah dari sebungkus permen.

Ada beberapa jenis satwa liar yang perkembangannya tidak begitu pesat. Sekali pun sudah diatur tempatnya untuk berkembang-biak seperti hutan lindung dan suaka alam, tetap saja hasilnya tidak begitu menggembirakan.
Dan yang terakhir ada juga jenis satwa liar yang berkembang lambat atau mungkin tidak bertambah jumlahnya. Dari tahun ke tahun jumlahnya malah menurun sampai mencapai tingkat kelangkaan. Karena itu pemerintah lewat instansi terkait bersama lembaga pemerhati lingkungan hidup lokal, regional dan internasional berperanserta mengawasinya dengan ketat dan keras agar kehidupan satwa langka itu jangan sampai punah.

Selain itu ada kesepakatan tingkat dunia yang mengkhususkan diri mengaturnya. Namanya Convention of International Trade Endangered Species (CITES.) Setiap negara yang meratifikasinya seperti Indonesia wajib menaati aturan dan peraturan yang ada. Agar konvensi tercapai diturunkanlah daftar perlindungan spesies satwa liar dalam 3 kategori sebagai berikut:

  1. Appendix I mencakup semua species yang terancam kepunahan akibat perdagangan. Appendix ini memberlakukan aturan ketat dan keras.
  2. Appendix II mencakup semua spesies yang diduga terancam kepunahannya akibat perdagangan tak terkendali. Appendix ini memberlakukan pengawasan efektif agar terhindar pemanfaatannya yang bertentangan dengan kelangsungan hidupnya.
  3. Appendix III mencakup semua spesies dimana satu pihak memperkenalkannya dan harus tunduk kepada peraturan dalam yurisdiksinya yang bertujuan untuk mencegah dan membatasi eksploitasinya dan untuk itu diperlukan kerjasama dengan pihak lainnya dalam suatu pengawasan perdagangan.

Kalau demikian dapat dikatakan bahwa satwa liar itu ditilik dari segi perkembangbiakan ada yang banyak, sedang, dan sedikit jumlahnya. Juga adanya peraturan dan perundangan yang diberlakukan yang bersifat menjaga kelestariannya. Pelaksanaannya terkoordinasi antara Pusat Karantina Hewan Departemen Pertanian,
Pusat Karantina Ikan Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Republik Indonesia dan Departemen Perdagangan. Pemberi ijin berusaha di bidang perdagangan satwa liar adalah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam untuk Departemen Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Keatas

Perdagangan

Menurut Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam diperlukan 2 jenis ijin untuk dapat memperdagangkan satwa liar, yaitu:

1. Ijin mengambil dan menangkap, dan
2. Ijin mengedarkan.

Ijin yang pertama diberikan dalam batas kuota wilayah binaan masing-masing Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dan perlu diingat bahwa komoditas satwa liar itu diperdagangkan bukan hanya di satu tempat tetapi bisa kemana-mana. Biasanya dapat dilakukan setelah melalui prosedur tertentu yang menyangkut masalah transportasi dan jaminan tempat perawatan yang standar. Karena itu Ijin Mengedarkan terdiri dari:

2.a. Ijin Mengedarkan Dalam Negeri, dan
2.b. Ijin Mengedarkan Luar Negeri.

Semua pedagang satwa liar yang berbadan hukum sebagaimana lazimnya melakukan asosiasi menurut jenis mata dagangannya. Sampai saat ini sudah dikenal setidaknya 6 asosiasi yang mempergunakan satwa liar sebagai komoditas pasar, yaitu:

1. APPBSI (Asosiasi Penangkar dan Pemanfaat Burung Seluruh Indonesia,)
2. APPRASI (Asosiasi Penangkar dan Pemanfaat Reptil/Amfibi Seluruh Indonesia,)
3. APPERI (Asosiasi Penangkar dan Pemanfaat Hewan Percobaan Indonesia,)
4. APPBI (Asosiasi Pengusaha Penangkar Buaya Indonesia,)
5. AKKII (Asosiasi Koral Kerang dan Ikan Hias Indonesia,) dan
6. IRRATA (Indonesian Reptile and Amphibi Trade Association.)

Perlu ditambahkan di sini bahwa Ijin Mengambil dan Menangkap di kawasan perburuan diatur tersendiri namun dapat dikatakan Kawasan Buru harus dibedakan dengan perburuan liar. Sementara itu ada juga satwa liar yang didapat dari hasil pengembangbiakan atau penangkaran. Biasanya tidak diperlukan Ijin Penangkaran, kecuali untuk kasus-kasus tertentu misalnya untuk re-ekspor dan hewan berbahaya seperti piranha.
Disini dicatat ada 148 ijin yang dikeluarkan untuk pemegang usaha pengedar tumbuhan dan satwa liar dari alam dan 145 ijin yang dikeluarkan untuk pemegang usaha pengedar tumbuhan dan satwa liar hasil penangkaran.

Adapun jenis serangga (Insect) yang dilindungi undang-undang di Indonesia ada sekitar 20 macam. Jenis ikan (Pisces) baru 6 macam. 16 macam jenis kerang (Coral). Jenis binatang melata (Reptilia) agak banyak juga, ada 28 macam. Dan lumayan banyak adalah hewan menyusui (Mammalia) yang mencapai 95 macam jenis. Sementara itu yang paling banyak adalah jenis burung (Aves) sebanyak 246 macam. Khusus untuk perlindungan burung walet perijinan mengusahakannya ada di tangan pemerintahan daerah.

Keatas

Penutup

Ternyata begitu banyaknya jenis satwa liar yang tergolong sebagai hewan dilindungi Sudah banyak kejadian memilukan di seputar perdagangan satwa liar ini. Apalagi hanya untuk sekedar gengsi. Contohnya memelihara orangutan. Hanya sewaktu kecil dan sedang lucu-lucunya saja orangutan menarik hati yang melihatnya yang membanggakan pemiliknya. Padahal untuk menangkapnya dari induknya yang berjuang sampai mati mempertahankan bayinya sudah jadi cerita umum yang setiap kali diungkap selalu membersitkan luka derita nelangsa yang membuat miris hati.

Terkadang untuk mendapatkan seekor anak orangutan, seisi hutan dibalak sampai porak-poranda dan kawanan orangutan dihabisi. Ih, ngeri!

 

Ada juga orang yang mempunyai kepedulian terhadap satwa liar dilindungi seperti ibu Birute Galdikas yang mengabdi untuk mengembalikan orangutan ke hutan. Kita harus menirunya agar perlindungan terhadap satwa liar berlangsung dengan baik.

Semoga tulisan ini menggugah kita semua untuk peduli kehidupan satwa liar. Boleh memperdagangkannya karena hal itu halal dan semua itu harus diupayakan untuk menyejahterakan kita tapi caranya pun harus halal. Penulisan serba sedikit dalam halaman ini semoga berguna untuk maju lebih baik. Mampu mengenal dan menyayangi satwa liar dan turut serta menjaga dan melestarikannya.

pasal 36
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

BAB VIII
PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
Pasal 36


(1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:

  1. pengkajian, penelitian dan pengembangan;
  2. penangkaran;
  3. perburuan;
  4. perdagangan;
  5. peragaan;
  6. pertukaran;
  7. budidaya tanaman obat-obatan;
  8. pemeliharaan untuk kesenangan.


(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ijin Mengedarkan Dalam Negeri

Izin sebagai pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri diterbitkan oleh Kepala Balai KSDA. Pemegang izin sebagai pengedar dalam negeri yang akan mengambil atau menangkap satwa wajib memiliki izin pengambilan atau penangkapan yang diterbitkan oleh Kepala Balai KSDA, serta wajib memiliki tempat dan fasilitas penampungan tumbuhan dan satwa liar yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Satwa hasil penangkapan, dapat diangkut ke daerah lain untuk diedarkan di dalam negeri, atau dapat juga diangkut ke pengedar dalam negeri di daerah lain yang selanjutnya diangkut ke luar negeri. Pengangkutan di dalam negeri spesimen satwa liar wajib dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) yang diterbitkan oleh Kepala Balai KSDA.

Ijin Mengedarkan Luar Negeri.


Izin sebagai pengedar tumbuhan dan satwa liar ke negeri diterbitkan oleh Direktur Jenderal perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (khusus untuk pemanfaatan sarang burung walet diterbitkan oleh Walikota/ Bupati). Pemegang izin sebagai pengedar ke luar negeri dapat mengangkut/ mengirim spesimen satwa ke luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menunjukkan legalitas peredaran satwa liar untuk tujuan perdagangan ke luar negeri, kepada setiap pedagang diwajibkan meliput peredaran tumbuhan dan satwa liar Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN). Terhadap spesimen yang tercantum dalam Appendiks CITES, peredarannya ke luar negeri (ekspor)/ CITES export permit. Apabila dari luar negeri (impor) wajib diliput dengan dokumen CITES import permit, dan pengiriman lagi ke luar negeri (re-ekspor)/CITES re-export permit). Dokumen tersebut memuat informasi mengenai jenis dan jumlah satwa liar yang diangkut, nama dan alamat pengirim dan penerima, serta asal dan tujuan pengiriman.

Tabel Satwa liar dari alam

No.
Jenis spesimen
Dari Alam
1.
Reptil hidup
16
2.
Kulit reptil/barang jadi
15
3.
Mamalia
9
4.
Koral/transplantasi koral
22
5.
Insekta
5
6.
Amfibi
13
7.
Tanduk rusa
5
8.
Burung
10
9.
Sarang burung walet
10
10.
Wallrus(re-ekspor)
6
11.
Kulit kanguru(re-ekspor)
-
12.
Kulit buaya(re-ekspor)
-
13
Arwana
-
14.
Buaya
-
Jumlah
128

Tabel satwa liar hasil penangkaran

No.
Jenis spesimen
Hasil Penangkaran
1.
Reptil hidup
21
2.
Kulit reptil/barang jadi
-
3.
Mamalia
19
4.
Koral/transplantasi koral
8
5.
Insekta
6
6.
Amfibi
1
7.
Tanduk rusa
-
8.
Burung
9
9.
Sarang burung walet
-
10.
Wallrus(re-ekspor)
-
11.
Kulit kanguru(re-ekspor)
-
12.
Kulit buaya(re-ekspor)
2
13
Arwana
36
14.
Buaya
29
15.
Kima dan lola
3
Jumlah
134
       


PUSTEKKOM© 2005